Kunjungi PT Semen Indonesia, Rafli Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan Pabrik Semen Laweung -->

Kunjungi PT Semen Indonesia, Rafli Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan Pabrik Semen Laweung

Friday, 29 January 2021


Bogor - Pembangunan Pabrik Semen Laweung yang saat ini mangkrak di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, menjadi sorotan anggota komisi VI DPR RI asal Aceh; Rafli, dalam agenda kunjungan kerja spesifik komisi VI DPR RI ke PT Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. di Bogor Provinsi Jawa Barat, pada kamis 28 Januari 2021

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mempertanyakan kelanjutan bangunan dan fasilitas pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk di Laweung yang santer diberitakan banyak media di Aceh, terbengkalai.

"Kita terus mendukung BUMN semakin hebat. Terkait PT Semen Indonesia,   ada pabrik yang di bangun di Laweung, Kabupaten Pidie, Aceh yang saat ini macet. Kita ingin Aceh juga maju dan berkembang"

"Kita sangat mengharapkan pabrik semen di Laweung ini terwujud sebagai langkah maju bagi Aceh yang nantinya berdampak pada tingkat pembangunan, lapangan kerja, dan investasi"  Ujar Rafli

Rafli juga menyebutkan, "kondisi terkini dilaweung terdapat mesjid dan barak karyawan yang tampak terbengkalai akibat dihentikannya kelanjutan pembangunan pabrik itu"

"Hal ini perlu kita temukan rumus solusinya, pembangunan harus terwujud berdampingan dengan kearifan lokal serta keseimbangan alam yang terus kita jaga"

Sementara itu Direktur PT Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso membenarkan mandeknya pembagunan pabrik semen yang ada  dilaweung.

"Benar, terkait Pabrik yang di sana, mohon maaf urusan pembebasan tanahnya belum selesai antara para pemilik tanah dan pemerintah setempat. Akibatnya pembangunan belum bisa dilanjutkan" Kata Hendi Prio Santoso 

Tim kunjungan Kerja Spesifik yang beranggotakan sejumlah legislatif yang duduk di komisi VI DPRRI itu terjadwal menggelar pertemuan dengan PT Semen Indonesia berlangsung 28 - 30 Januari 2021, turut membahas permasalahan over supply produksi yang membutuhkan komitmen Komisi VI DPR RI dan Pemerintah untuk ditemukan solusinya.