Belasan Tahun Damai, Korban Konflik Aceh Dinilai Masih Terlupakan -->

Belasan Tahun Damai, Korban Konflik Aceh Dinilai Masih Terlupakan

Sunday, 17 May 2020

Banda Aceh - Merebaknya wabah Covid-19 di seluruh dunia tak terkecuali Aceh, Pemerintah Aceh seakan sibuk hanya memikirkan tentang nasib warga yang terkena dampak pandemi.

Selain wabah mematikan asal Wuhan, Cina tersebut, saat ini Aceh juga sedang dikepung banjir di mana mana. Terbaru adalah banjir bandang menerjang wilayah Bener Meriah dan Takengon, Aceh Tengah.

Bukan itu saja, ketidak harmonisan antara Eksekutif dan Legislatif, membuat kian menarik perhatian publik khsusunya di Aceh, sehingga berbagai program pembangunan lainnya seakan luput dari perhatian publik termasuk para pengamat sosial.

Lantas, James NKRI yang selama ini lebih banyak diam, tiba-tiba angkat bicara mengenai nasib para korban konflik Aceh, yang menurutnya sama sekali tidak mendapat perhatian. Padahal, menurut James, korban konflik Aceh punya hak khusus dalam APBA dan dana Otsus.

"Saya berharap, Pemerintah Aceh bersinergi dengan semua pihak, kembali melanjutkan program santunan untuk anak-anak korban konflik Aceh seperti yang pernah ada di masa pemerintahan Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh," harap James.

Saat dikonfirmasi media ini minggu 17 Mei 2020, James mengaku sangat prihatin dengan nasib anak yatim, para janda dan korban konflik Aceh, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang belum hilang penyebarannya.

"Tentu masih banyak anak-anak korban konflik masih menempuh pendidikan dan warga yang terdampak cacat fisik akibat perang Aceh, bukan hanya dari pihak GAM atau sipil Aceh, keluarga dari pihak TNI / ,Polri juga perlu di perhatikan. Saya menduga hari ini mereka seperti sudah terlupakan," ujarnya.

James berharap, Pemerintah Aceh segera memikirkan kembali mengenai nasib para korban konflik Aceh. "Kita berikan kepada mereka dana usaha yang memadai agar keluarga mereka bisa menyambung hidup dengan baik," ucapnya.

"Saya rasa dana otsus bukan cuma bisa dipergunakan untuk membangun infrasruktur, tapi bila kita mampu membangun jembatan SDM mereka tanda satu keberhasilan bahwa Aceh sudah mampu untuk mengelola yang lainnya."

Namun begitu lanjut James, semua harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. "Dan yang paling penting kekompakan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA untuk mewujudkan hal ini," jelasnya.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan, mari kita bersama-sama kembali mencurahkan perhatian kepada para korban konflik Aceh, yang hari ini masih dalam kesulitan. Tentu dengan tidak mengabaikan program pembangunan lainnya," demikian tutup James NKRI. (Rel)