Laporan tersebut
mengidentifikasi 112 entitas bisnis yang menurut kantor
tersebut terlibat dalam aktivitas terkait dengan permukiman tersebut.
Perusahaan itu
termasuk Airbnb, Booking.com, Expedia Group dan Motorola Solutions.
Warga Palestina
mengatakan laoporan tersebut merupakan "kemenangan bagi hukum
internasional", tetapi Israel menyebutnya "memalukan".
Sekitar 600.000
orang Yahudi tinggal di sekitar 140 permukiman yang dibangun sejak Israel
menguasai Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1967.
Permukiman
tersebut dianggap ilegal di mata hukum internasional, meskipun Israel selalu
membantahnya.
Warga Palestina
telah lama menuntut pembongkaran permukiman tersebut atas dasar argumen bahwa
permukiman berada di tanah yang mereka klaim akan menjadi bagian dari negara
Palestina yang merdeka, dan keberadaannya sekarang akan menyulitkan impian
negara Palestina merdeka itu jadi kenyataan.
Bulan lalu,
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan rencana perdamaian yang dianggap
membuka jalan untuk Israel menguasai permukiman tersebut.
Dalam pidato di
Dewan Keamanan PBB Selasa lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menekankan
penolakannya terhadap rencana Trump dan menyebutnya terlihat "seperti keju
Swiss".
Tapi Perdana Menteri
Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan rencana tersebut merupakan "rencana
terbaik yang pernah ada untuk Timur Tengah... untuk Negara Israel dan untuk
warga Palestina juga".
Apa
isi laporan tersebut?
Pada 2016, Dewan
HAM PBB memberi mandat pada Komisi Tinggi untuk HAM (OHCHR) untuk menyusun
basis data perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tertentu terkait
permukiman.
Aktivitas yang
dimaksud termasuk:
§ Menyediakan perlengkapan dan
materi yang mendukung proses konstruksi dan pengembangan permukiman dan batas
Tepi Barat yang dikuasai Israel
-Menyediakan perlengkapan
untuk pembongkaran rumah dan properti, dan pengrusakan peternakan, rumah hijau,
kebun dan hasil panen zaitun
-Menyediakan layanan dan
peralatan yang mendukung perawatan permukiman, termasuk transportasi
-Operasi perbankan dan
keuangan yang membantu mengembangkan dan merawat permukiman dan segala
aktivitasnya, termasuk pinjaman untuk perumahan dan usaha
OHCHR mengidentifikasi
112 entitas bisnis yang, menurut dasar yang cukup beralasan, telah terlibat
dalam satu atau lebih dari aktivitas tersebut.
Dari semua entitas
yang disebut, 94 berdomisili di Israel dan 18 di negara lainnya - AS, Prancis,
Belanda, Luxembourg, Thailand, dan Inggris.
"Laporan
tersebut menegaskan bahwa rujukan ini tidak menjadi dan tidak bertujuan untuk
jadi bagian dari proses yudisial atau quasi-yudisial," kata OHCHR.
"Sementara
permukiman tersebut dianggap ilegal di mata hukum internasional, laporan ini
tidak menjadi dasar karakterisasi hukum dari aktivitas yang disebut, atau
keterlibatan perusahaan tersebut," tambahnya.
Langkah lanjutan
merupakan urusan negara-negara anggota Dewan HAM.
"Saya
menyadari bahwa isu ini telah menjadi, dan akan terus menjadi, isu yang sangat
diperdebatkan," kata Michelle Bachelet, komisioner tinggi untuk HAM.
Bagaimana
reaksinya?
Menteri Luar
Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan: "Publikasi yang berisi
daftar perusahaan dan pihak yang beroperasi di permukiman tersebut merupakan
kemenangan untuk hukum internasional."
Ia juga menyerukan
pada negara anggota Dewan HAM PBB untuk "membuat rekomendasi dan instruksi
kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghentikan pekerjaan mereka di
permukiman".
Netanyahu
menyatakan negaranya akan membalas laporan tersebut dan menyatakan di akun
Twitter-nya: "Siapapun yang memboikot
kami akan diboikot. Kami secara tegas menolak upaya yang
memalukan ini."
Badan
utama yang mewakili pemukim Yahudi, Dewan Yesha, mengatakan daftar tersebut
mengandung "unsur anti-Semit yang jelas" dan menekankan bahwa
perusahaan tersebut "berupaya untuk memperkuat ekonomi di area tersebut
dan berkontribusi pada perdamaian lebih dari apa yang pernah dilakukan PBB
selama bertahun-tahun".
Human
Rights Watch menyatakan daftar tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi
perusahaan: "Berbisnis dengan permukiman ilegal sama dengan membantu
kejahatan perang."
Belum
ada komentar dari perusahaan-perusahaan yang disebut dalam daftar. (BBC)