Rafli Lakukan Pengawasan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Pendidikan Nasional di Aceh -->

Rafli Lakukan Pengawasan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Pendidikan Nasional di Aceh

Friday, 2 August 2019

Banda Aceh - Anggota Komite III DPD RI, Rafli mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Banda Aceh guna menginventarisir persoalan pelaksanaan kebarangkatan Jama'ah Calon Haji (JCH) Aceh tahun 2019

Pada pertemuan Jum'at (02/08) tadi pagi, Senator Aceh itu berdialog mendengar pemaparan pihak Penitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aceh di Kompleks Asrama Haji Banda Aceh.

"Kunjungan kita dalam rangka pengawasan undang - undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah khususnya terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440/2019" Ujar Rafli

"Kita melihat Persoalan yang ada, kemudian kami sampaikan pada paripurna" Tambahnya

Rafli Melihat Langsung Kondisi Jamaah Calon Haji di Penginapan Asrama Haji Aceh
Diantara persoalan pelaksanaan ibadah haji Aceh yang dipaparkan oleh Wakil Sekretaris Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) Aceh H Azhar S.Ag M.Ag, Mengatakan, "BPKH bagus, namun mohon dalam aplikasi anggaran dikaji ulang agar pelaksanaan lebih optimal, serta transportasi jamaah calon haji Aceh perlu armada tambahan dan lebih memadai, di kanwil Kementerian Agama Aceh Jamaah Calon Haji Aceh sudah antri hingga 26 tahun mendatang" Ucapnya

Kepala UPT Asrama Haji Kemenag Aceh, Ali Imran, menyampaikan Banyak fasilitas perlu ditambah, diantaranya Ia mencontohkan "Kamar yang ada saat ini terbatas di tempati 5 orang per kamar, layaknya 3 orang per kamar. Kita harap ini segera terbenahi, sementara daya tampung UPT Asrama Haji Aceh seharusnya 1000 orang, namun saat ini hanya bisa menampung 400 orang" Ujar Ali Imran, Pria asal minang yang baru 15 hari menjabat di Aceh.

Rafli Berdialog menginventarisir persoalan zonasi dengan pihak Sekolah
Sebelumnya, kamis (1/08) kemarin, kunjungan serupa dilakukan Rafli ke SD Negeri 1 Banda Aceh, untuk menginventarisir persoalan Zonasi Sekolah dalam rangka pengawasan terhadap Undang - Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejumlah persoalan dikemukakan Kepala Sekolah setempat, Diantaranya Ramli M.Pd mengatakan "Kami mendukung sistem zonasi yang sedang berlaku, namun mohon agar diperhatikan hingga radius 10 KM"

Ia juga mengeluhkan "banyak guru yang pensiun, namun guru baru tidak kunjung diangkat sehingga sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik" Ucap Ramli (ER)