Komunikasi Plt Gubernur Aceh dan Forkopimda Dipertanyakan -->

Komunikasi Plt Gubernur Aceh dan Forkopimda Dipertanyakan

Sunday, 4 August 2019

Banda Aceh - Penyegelan pembangunan Gedung KONI Aceh dan Kolam Renang Tirtaraya oleh pihak Kodam IM menngundang perhatian Irfan Mukhtar, Tim Relawan Irwandi - Nova yang selama ini aktif mengawal jalannya program Aceh Hebat, karena menurutnya Kodam IM sendiri merupakan salah satu anggota Forkopimda Aceh.

Irfan Mukhtar, kepada wartawan mengatakan "kita menyesalkan sikap Plt. Gubernur Aceh yang sampai sekarang masih belum memberikan jalan keluar terkait hal tersebut. "Karena hal ini berkaitan dengan perselisihan antar institusi dalam wadah Forkopimda, seharusnya Plt. Gubernur Aceh tidak melepaskan semua tanggungjawab penyelesaian kepada Dispora Aceh" Tegasnya, Minggu (04/08)

Menurutnya "Kadis itu hanya eksekutor lapangan, namun "win-win solution" secara kebijakan seharusnya diselesaikan oleh Plt. ditingkat atas"

"Pekerjaan tersebut didanai dari APBA 2019 melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh. Menjadi tanda tanya besar, kenapa dua kegiatan yang sudah disahkan dalam Qanun APBA 2019 dan dialokasikan dalam DIPA Dispora Aceh tahun 2019 kini tidak bisa dieksekusi karena permasalahan lahan" Ujar Pengusaha muda Aceh asal Bireuen 

Diberitakan sebelumnya berdasarkan keterangan Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin menegaskan bahwa lahan pembangunan Gedung KONI dan Kolam Renang Tirtaraya merupakan milik TNI sehingga Kasdam IM dan tim melakukan penyegelan atas lahan yang tidak berizin tersebut.

Sebagai salah satu Tim relawan Irwandi-nova yang ikut mengawal jalannya 15 Program Aceh Hebat, Irfan mengaku kecewa dengan berbagai macam persoalan yang dialami oleh Pemerintahan Aceh

 "Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila Plt. Gubernur Aceh fokus dalam menjalankan roda Pemerintahan Aceh, Saya pribadi kecewa" Tandasnya

"Kami terus memantau, mulai dari persoalan dana hibah APBA 2019 tidak bisa cair, permasalahan benih di Dinas Pertanian Aceh, KUA-PPAS 2020 ditolak DPRA, persoalan penyerapan anggaran APBA 2019, dan berbagai persoalan lainnya terkait implementasi kegiatan seperti yang dialami Dispora Aceh sekarang yang terkendala masalah lahan. Plt seharusnya lebih fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bawahannya dan tidak terkesan lepas tanggungjawab" Ungkap Irfan 

Irfan Menambahkan "yang perlu diingat bahwa, dalam menjalankan Pemerintah Aceh, Plt tidak sendiri. Forkopimda merupakan salah satu wadah bagi Plt untuk mencari solusi menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi agar pemerintahan tidak terkesan stagnan tanpa progres. "Plt harus meninggalkan ego sektoral dan eksklusifitasnya, komunikasi yang tidak baik dengan Forkopimda akan berdampak buruk bagi kesinambungan pembangunan Aceh ke depan"

Terkait dengan penyegelan dua lokasi pembangunan di tanah milik TNI ini dapat menimbulkan disharmonisasi antara institusi dalam wadah Forkopimda, hal ini menuntut Plt. Gubernur Aceh bersama-sama dengan Dispora Aceh  bertanggung jawab untuk mencarikan solusi secepatnya agar tidak berlarut-larut sehingga muncul persoalan lainnya dikemudian hari. 

 "Kita berharap Plt. Gubernur Aceh segera menggelar rapat bersama Forkopimda termasuk Wali Nanggroe Aceh untuk menyelesaikan sengketa konflik lahan milik TNI dengan pemerintah agar tidak menghambat proses pembangunan lainnya demi mengejar progres penyerapan anggaran yang semakin tertinggal jauh "Tutup Irfan Pengusaha Muda yang juga salah satu mantan Tim Relawan Irwandi - Nova