Indonesia Jabat Presiden Dewan Keamanan PBB Mulai 1 Mei 2019 -->

Indonesia Jabat Presiden Dewan Keamanan PBB Mulai 1 Mei 2019

Friday, 26 April 2019

Indonesia akan menjabat Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mulai 1 Mei. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan selama menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mengambil tema investasi dalam bidang perdamaian, meningkatkan keamanan dan kinerja pasukan perdamaian PBB.

Jabatan presiden Dewan Keamanan PBB memang digilir setiap bulan sesuai abjad. Indonesia mendapat giliran selama Mei setelah sepanjang bulan ini jabatan presiden Dewan Keamanan PBB dipegang oleh Jerman. 

Dalam jumpa pers mingguan di kantornya, Kamis (25/4), Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas menjelaskan selama menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mengambil tema Investasi dalam Bidang Perdamaian, Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB.

Menurutnya, tema ini diambil karena misi perdamaian PBB masih merupakan cara paling kuat dari Dewan Keamanan untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, kehadiran PBB di beragam wilayah konflik diwakili oleh pasukan perdamaian.

Grata menegaskan Indonesia memiliki modal kuat untuk membahas isu mengenai misi perdamaian PBB karena Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang terbesar untuk pasukan perdamaian PBB.

"Kita saat ini menduduki urutan delapan dari 124 negara penyumbang pasukan PBB. Ini juga bagian dari komitmen kita untuk memajukan visi empat ribu personel pasukan perdamaian PBB. Saat ini kita menyumbangkan 3.80 personel," jelasnya.
Grata menambahkan bulan lalu Indonesia mengirimkan lebih dari seratus personel perempuan untuk pasukan perdamaian PBB. Indonesia memang terus meningkatkan kehadiran tentara perempuan dalam misi perdamaian PBB. Hal ini sejalan dengan keinginan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk lebih meningkatkan pelibatan dan peran perempuan dalam pasukan perdamaian PBB.

"Indonesia juga terlibat dalam penandatanganan perjanjian pemberian bantuan kemanusian sebesar US$1 juta untuk pelatihan peningkatan kapasitas bagi warga Palestina," pungkasnya.

Menurut Grata, tema misi perdamaian PBB penting diangkat karena tantangan dan dinamika konflik menyebabkan pasukan perdamaian PBB di lapangan menghadapi tantangan yang tidak bisa diprediksi. Apalagi, kesuksesan sebuah misi bergantung pada persiapan dan ini menyangkut pelatihan dan perlengkapan.

Pada 7 Mei, lanjut Grata, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan untuk membahas tema Investasi Dalam Bidang Perdamaian, Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB. Debat terbuka ini akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Indonesia juga akan mengundang sejumlah komandan pasukan perdamaian PBB yang tengah menjalankan tugasnya untuk meminta masukan dan saran. (VOA)