Malik Mahmud Dilaporkan Ke KPK -->

Malik Mahmud Dilaporkan Ke KPK

Sunday, 17 February 2019


JAKARTA – Berbagai upaya ditempuh Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) guna mendorong penyelamatan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) agar dapat maksimal menjalankan tugas dan fungsinya bagi Aceh mulai memasuki tahapan lanjutan, kali ini GEMPA temui KPK di Jakarta guna menyerahkan laporan berisi poin tuntutan terhadap kepemimpinan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe 2013-2018, Sabtu (16/2/2019).

Pertemuan yang dilakukan GEMPA di Gedung KPK bertujuan menyoal kredibilitas kepemimpinan Malik Mahmud selama memimpin Lembaga Wali Nanggroe. Mereka menuntut agar KPK segera mengaudit anggaran selama masa kerja pimpinan LWN, Malik Mahmud.

Diserahkan langsung oleh Ketua Koordinator GEMPA Husnul Jamil dalam bentuk tiga rangkap dokumen (amplop) berisi poin-poin pelaporan sekaligus desakan GEMPA terhadap KPK guna segera mengaudit Lembaga Wali Nanggroe tersebut berlangsung pada Jumat sore (15/2/2019).

Dalam realese diterima media ini, GEMPA menyampaikan poin yang secara umum mendesak KPK segera mengaudit anggaran LWN selama kepemimpinan Malik Mahmud sejak awal LWN dibentuk pada 2013 sampai berakhirnya masa jabatan Malik Mahmud pada Desember 2018.

Upaya berani GEMPA tersebut dimaksudkan untuk terus-menerus mengawal tanpa henti agar dorongan Penguatan Anti Korupsi di Indonesia khususnya pada Lembaga Wali Nanggroe oleh KPK.

Di dalam poin yang disampaikan ke KPK, GEMPA mempertanyakan akuntabilitas terkait keuangan serta pertanggungjawaban anggaran yang ada di Lembaga Wali Nanggroe selama kepemimpinan Malik Mahmud.

Selama kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe oleh Malik Mahmud LWN tidak dirasakan manfaat yang luas oleh masyarakat Aceh, terutama terkait tugas kelembagaan tersebut yang sepatutnya mengutamakan kepentingan selaku lembaga adat bagi Propinsi Aceh.

“Anggaran yang dikucurkan bagi Lembaga Wali Nanggroe di Aceh seharusnya mempunyai dampak yang positif karena mengingat Aceh secara kesejahteraan dan sosial masih termiskin di Pulau Sumatera 2018” ungkap Husnul saat wawancara via seluller pada Sabtu sore (16/2/2019).

“Sedangkan anggaran yang di alokasi pada LWN adalah uang rakyat, bahkan satu langkah Malik Mahmud berjalan harus membawa manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (*)