Apindo Riau Ingatkan Pelaku Usaha Tetap Hargai Kearifan Lokal namun Sinergi dengan Era MEA

Baca Juga

Pekanbaru : Meski era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan tahun ini, namun hingga saat ini kondisi investasi di Kota Pekanbaru masih sepi, bahkan belum ada yang berasal dari negara – negara ASEAN.

Hal itu diakui oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru, M Jamil kepada Radio Republik Indonesia, Senin (3/10/2016).

Dia menjelaskan sampai saat ini, Pekanbaru belum merasakan dampak dari berlakuknya MEA sejak awal tahun 2016 ini dari segi investasi.

"Investasi yang masuk ke Kota Pekabaru pada triwulan pertama yang jumlahnya mencapai triliun masih merupakan penanaman modal dalam negeri," ungkapnya.

Semetara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Rasyidin Siregar mengaku seiring dengan era MEA dia memprediksi sektor industri dan tenaga kerja asing bakal membanjiri Riau pada bulan Oktober 2016, sebab investasi biasanya bakal menggeliat pada triwulan ke IV.

"Ivestasi yang dilakukan pemerintah melalui proyek pembangunan rail way dan jalan tol yang masih dalam tahap pembebasan lahan, diperkirakan akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar," katanya.

Seiring dengan penerapan MEA, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau mengingatkan pelaku usaha untuk menghargai kearifan lokal agar keberlangsungan usahanya dapat sinergi dengan era MEA. 

"Kalangan pelaku usaha mengharapkan semua pihak bergerak meningkatkan SDM, mutu produk, menerapkan sistem efisiensi dan efektifitas serta hubungan yang baik antar pengusaha, termasuk menjaga hubungan industrial dengan seluruh unsur dalam perusahaan, seiring dengan pemberlakuan era MEA," kata Ketua DPP Apindo Provinsi Riau.

Menurutnya, pihaknya sudah mengingatkan semua pengusaha untuk menghargai kearifan lokal agar keberlangsungan usahanya dapat sinergi dengan masyarakat di era MEA.

"Untuk itu pemerintah melalui dinas pendidikan juga harus mampu menyeimbangkan lulusan sekolah dengan kebutuhan pasar, kompetensi pelajar harus selaras dengan kebutuhan pasar agar lulusan sekolah mudah terserap ke industri, yang merupakan bahagian dari kearifan lokal bidang industri, termasuk di sektor usaha mikro kecil dan menengah," lanjutnya.

Wijatmoko Rah Trisno mengaku pihaknya telah lama merintis persiapan menghadapi pasar bebas sesuai kemampuan daerah. Pihaknya juga lebih terbuka dalam bidang investasi dengan mempermudah pengajuan izin usaha dengan selalu berpesan kepada pengusaha yang mengajukan izin untuk mengutamakan tenaga kerja tempatan.

Pada kesempatan itu dia menjelaskan, walaupun pencabutan 3.143 peraturan daerah didukung, khususnya yang menghambat investasi, namun tetap dipertanyakan, sebab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai bukan lembaga yang berwewenang mencabut perda melainkan Mahkamah Agung (MA).

"Bagi pengusaha, berharap agar pencabutan Perda segera dilakukan, namun harus diberikan kepastian hukum, pencabutannya melalui Mendagri sesuai dengan ketentuan pasal 251 UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau harus melalui MA, sebab jika tidak ada kepastian, maka pemerintah daerah tidak akan bersedian, kewenangannya dilucuti," urainya.

Pembatalan atau pencabutan perda harus ditegaskan kepada pemerintah daerah, sebab selama ini Pemda menerbitkan perda umumnya untuk menambah penghasilan, apalagi pemerintah daerah berpedoman pada UU tentang pemerintahan daerah.

"Saya khawatir, jika pencabutan Perda dilakukan kemendagri lalu ada upaya judicial review, maka akan semakin menimbulkan keraguan," ucapnya.

Diberlakukan atau dicabutnya aturan, walaupun tidak menjadi masalah bagi pengusaha, tetapi adanya kepastian hukum, sehingga investasi yang ditanamkan mendapat perlindungan. (TS) (RRI)

Sumber : RRI