Panwaslih Gelar Rapat Dengan Pemkab Bener Meriah -->

Panwaslih Gelar Rapat Dengan Pemkab Bener Meriah

Friday, 30 September 2016

http://www.bidikkabar.com/2016/09/panwaslih-gelar-rapat-dengan-pemkab.html
REDELONG : Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah mengelar rapat dengan Pemkab setempat terkait netralitas Pegawagai Negeri Sipil (PNS) Pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Jum’at (30/9) di Oproom Setdakab.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris daerah Bener Meriah Drs. Ismarissiska, MM, Ketua KIP, Ketua Panwaslih beserta ketuapokja, dan para pejabat perangkat daerah, serta para Asisten bupati Bener Meriah.

Dalam kesempatan itu Ketua Panwaslih Bener Meriah Khairul Ahyar, SE dalam kesempatan tersebut mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara akan menerima sanksi jika tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada.

Hal tersebut katanya memiliki dasar hukum, dia merincikan dasar hukum yang dimaksud adalah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 5. Surat Edaran Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor : B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015.

Ditambahkannya, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal ini disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN harus netral dalam Penyelenggaraaan Pilkada.

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan yang dimaksud Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja,”terang Ketua Panwaslih itu.

Terkait larangan dan sanksi bagi PNS/ASN yang terlibat aktif dalam politik praktis kata Khairul Ahyar telah di atur dengan tegas dalam UU ASN, Pasal 9 ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 12, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 87 ayat (4) PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena : a. b. c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.


Selanjutnya terang Ketua Panwaslih itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : 1.PNS dilarang : (a).Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, dan (b).Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : 1.Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 2.Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, 3.Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, (c).Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barangkepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (Pasal 4 angka 15 PP No 53 tahun 2010).

Adapun sanksi hukum bagi PNS, ASN yang terlibat : a.           Hukuman disiplin tingkat sedang bagi pelanggaran larangan. (1)            Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi kartu Tanda Penduduk, (2)            Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. (Pasal 12 angka 8 dan angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010) b.Hukuman disiplin tingkat berat bagi pelanggaran larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatankampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 13 angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010).

Lebih jauh dikatakannya, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga melarang aparatur sipil untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung ataupun tidak langsung. Di dalam pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, lebih tegas lagi menyatakan bahwa kampanye calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota Polri dan TNI. “Aturan soal larangan ASN terlibat dalam politik praktis sudah jelas. Regulasi terbaru yakni Surat Edaran Menpan RB Nomor : B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.  Surat Edaran Menpan RB tersebut adalah merupakan penegasan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, UU No 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah serta PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,”ujar Khairul Ahyar

Selain itu kata Ketua Panwaslih Bener Meriah tersebut, tindakan pejabat ASN yang memanfaatkan fasilitas negara bertentangan dengan Pasal 2 huruf b dan f UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada. Disebutkan dalam pasal tersebut, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.


“Adapun bentuk atau contoh pelanggaran disiplin oleh PNS/ASN antara lain :1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye. 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau. 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan lain-lain. Bahwa pada pilkada serentak tahun lalu ada 56 kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di 56 lokasi antara lain, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Adapun Sanksinya adalah berupa sanksi sedang, yakni pemberhentian dari jabatan, atau sanksi berat berupa pemberhentian dari status kepegawaian. Seluruh laporan pelanggaran ASN yang disampaikan kepada Kemenpan-RB sudah disertai dengan bukti foto, video dan pernyataan pihak terkait. Hukuman yang diberikan juga tidak hanya kepada ASN-nya saja akan tetapi juga kepada pimpinannya  sebagai bentuk tanggung jawab dan fungsi pengawasan pimpinan terhadap ASN bawahannya.”demikian Ketua Panwaslih Bener Meriah Kharul Ahyar, SE. (01/l/zf)